nusakini.com-Makssar- Pemerintah lewat Kementerian PUPR memberikan insentif Rp1,5 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi. Namun, langkah itu dinilai tidak berguna jika masih ada kebijakan lain yang menghambat penyerapan kuota.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) Sulawesi Selatan Yasser Latief, Jumat 28/2. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan tambahan dana tersebut. Namun demikian, pemberlakuan Sikasep (Sistem informasi KPR Subsidi perumahan) dan Sikumbang (Sistem informasi kumpulan pengembang) malah menghambat penyerapan kuota. 

"Sikasep dan Sikumbang ini justru menahan laju pembelian rumah subsidi," jelas Yasser.

Beberapa kendala yang terjadi pada aplikasi Sikasep dan Sikumbang, misalnya kadang error, atau jaringan lambat.

Kemudian jika terjadi kesalahan pengisian data, pengguna kesulitan mengoreksi data dan hanya bisa dikoreksi lewat saluran telepon. Belum lagi, layanan teleponnya belum bisa melayani 24 jam.

"Ada juga yang entah apa sebabnya disebutkan NIK berbeda dengan yang dimasukkan. Padahal kita hanya menginput satu e-KTP," urai YL.

• Kemantapan Jalan Nasional di Kepri Capai 99%, Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
• Perhatikan Aspek Keselamatan Pengendara, Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Terus Dilanjutkan
• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Presiden Tinjau SPAM Wey Momolin, Kementerian PUPR Antisipasi Peningkatan Kebutuhan Air Bersih di Saumlaki
• Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian PUPR Buka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I Tenaga Kerja Konstruksi Pembangunan IKN di Kaltim

Kewajiban mengisi Sikasep dan Sikumbang juga membuat jumlah pengguna sistem menbludak di waktu yang bersamaan, apalagi untuk seluruh Indonesia.

Menurut legislator NasDem ini, pemberlakuan Sikasep dan Sikumbang ini harusnya bertahap dilakukan. Sambil menunggu kesiapan pengembang untuk menerapkan sistem tersebut. 

"Dimana-mana juga kalau ada kebijakan baru, apalagi terkait sistem, butuh waktu penyesuaian. Paling tidak beri waktu enam bulan atau setahun untuk penyesuaian. Jangan begitu diumumkan serta-merta juga harus diterapkan. Akibatnya banyak akad KPR jadi tertunda," kata Yasser. 

Dia menambahkan, jika pemerintah memang melihat sektor properti sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian, maka seharusnya penambahan kuota juga diikuti dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran terkait Sikasep dan Sikumbang.

Kendala yang dihadapi pengembang ini, nyatanya berdampak pada penyerapan rumah. Apersi Sulsel misalnya yang menargetkan akad KPR 15 ribu unit tahun ini. Namun, hingga akhir Februari ini pasca adanya tambahan kuota, user yang akad belum mencapai seribuan. Kebanyakan pemohon FLPP masih dalam proses subsidi checking dan verifikasi oleh bank.

"Padahal stok yang sudah terbangun sudah mencapai lima ribuan unit," kata YL.

Untuk diketahui, aplikasi Sikasep dan Sikumbang ini diluncurkan oleh Kementerian PUPR melalui PPDPP pada tanggal 19 Desember lalu. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses secara langsung perumahan yang mereka inginkan dan memilih bank pelaksana sesuai dengan yang diinginkan dan menunggu proses pengesahannya oleh perbankan. 

Pengembang juga diminta mengisi dan mendaftarkan semua perumahan yang dibangunnya kepada sistem ini. Mulai dari tanah kavling, siteplan, rumah yang baru dibangun, rumah yang sudah dibangun dan rumah yang sudah terjual maupun yang masih tersedia. (p)